Sikap Pemilik Spa Yang Tidak Sopan
Poker Cimb - Marwah anggota DPRD Medan seolah sudah tidak ada nilainya. Hal ini dibuktikan atas sikap Baja Sagala, selaku pemilik Diamond Spa yang dinilai kurang sopan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Medan terkait perizinan maupun pajak usahanya, belum lama ini.
“Pemilik spa itu seperti kurang sopan kepada kita. Soalnya, saat kita lagi ngomong, dia potong pembicaraan kita. Saya sudah minta agar si pengusaha itu mendengar dulu baru menjawab satu persatu pertanyaan kita, tapi tetap tidak mau diam,” ujar Andi Lumban Gaol di Ruang Rapat Komisi C DPRD Medan, belum lama ini.
Bahkan, lanjut politisi PKPI ini, anggota Komisi C lainnya Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek juga meminta pengusaha spa itu agar langsung pulang meninggalkan anggota Komisi C.
Dikatakan Andi yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II ini, pemanggilan yang dilakukan terhadap pemilik spa itu atas dasar laporan dari Dispenda Medan yang mengeluhkan target PAD dari lokasi hiburan, salah satunya spa tidak tercapai.
“Dasar pemanggilan, kita dapat laporan tentang PAD dari Dinas Pendapatan Medan bahwa PAD mereka tidak capai target dan kita ingin tahu masalahnya di mana,” tuturnya. Memang, lanjutnya, pengusaha itu pun mengeluhkan pajak hiburan yang dikenakan kepada mereka terlalu tinggi sebesar 35 persen.
“Lalu saat saya tanyakan apakah ada buktinya, jawabnya ada. Dan saya minta agar dibawa, tapi dia (pengusaha, red) malah bertanya lagi pajaknya antara 30 sampai 35. Saya bilang itu tidak main-main sebab itu perda, undang-undang, mana bisa tidak baku,” tegasnya kemudian menambahkan bahwa dirinya tidak tahu persis berapa besaran target PAD Dispenda Medan dari sarana hiburan di Kota Medan.
“Namun setiap tahun memang tidak mencapai target. Jawaban Dispenda selalu klasik kenapa tidak mencapai target,” cetusnya.
Tidak diketahui apa alasan target PAD itu selalu tidak tercapai, apakah dari sisi pengawasan atau karena hal lain. “PAD inikan self assesment. Artinya pengusaha sendiri yang mengisi pajaknya berapa, tamunya berapa, kan pengusaha yang tahu. petugas dispenda kan tidak ada yang nongkrong di sana,” katanya.
Oleh karena itu, memang kejujuran daripada wajib pajak yang sangat dibutuhkan. Untuk hal ini memang dibutuhkan sanksi. Jika tidak ada sanksi suka-sukanya pengusaha. Dan kolusinya antara pengusaha dengan Dispenda Medan juga sangat terbuka
Poker Cimb - Marwah anggota DPRD Medan seolah sudah tidak ada nilainya. Hal ini dibuktikan atas sikap Baja Sagala, selaku pemilik Diamond Spa yang dinilai kurang sopan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Medan terkait perizinan maupun pajak usahanya, belum lama ini.
“Pemilik spa itu seperti kurang sopan kepada kita. Soalnya, saat kita lagi ngomong, dia potong pembicaraan kita. Saya sudah minta agar si pengusaha itu mendengar dulu baru menjawab satu persatu pertanyaan kita, tapi tetap tidak mau diam,” ujar Andi Lumban Gaol di Ruang Rapat Komisi C DPRD Medan, belum lama ini.
Bahkan, lanjut politisi PKPI ini, anggota Komisi C lainnya Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek juga meminta pengusaha spa itu agar langsung pulang meninggalkan anggota Komisi C.
Dikatakan Andi yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) II ini, pemanggilan yang dilakukan terhadap pemilik spa itu atas dasar laporan dari Dispenda Medan yang mengeluhkan target PAD dari lokasi hiburan, salah satunya spa tidak tercapai.
“Dasar pemanggilan, kita dapat laporan tentang PAD dari Dinas Pendapatan Medan bahwa PAD mereka tidak capai target dan kita ingin tahu masalahnya di mana,” tuturnya. Memang, lanjutnya, pengusaha itu pun mengeluhkan pajak hiburan yang dikenakan kepada mereka terlalu tinggi sebesar 35 persen.
“Lalu saat saya tanyakan apakah ada buktinya, jawabnya ada. Dan saya minta agar dibawa, tapi dia (pengusaha, red) malah bertanya lagi pajaknya antara 30 sampai 35. Saya bilang itu tidak main-main sebab itu perda, undang-undang, mana bisa tidak baku,” tegasnya kemudian menambahkan bahwa dirinya tidak tahu persis berapa besaran target PAD Dispenda Medan dari sarana hiburan di Kota Medan.
“Namun setiap tahun memang tidak mencapai target. Jawaban Dispenda selalu klasik kenapa tidak mencapai target,” cetusnya.
Tidak diketahui apa alasan target PAD itu selalu tidak tercapai, apakah dari sisi pengawasan atau karena hal lain. “PAD inikan self assesment. Artinya pengusaha sendiri yang mengisi pajaknya berapa, tamunya berapa, kan pengusaha yang tahu. petugas dispenda kan tidak ada yang nongkrong di sana,” katanya.
Oleh karena itu, memang kejujuran daripada wajib pajak yang sangat dibutuhkan. Untuk hal ini memang dibutuhkan sanksi. Jika tidak ada sanksi suka-sukanya pengusaha. Dan kolusinya antara pengusaha dengan Dispenda Medan juga sangat terbuka
Jangan iri atas keberhasilan oranglain, karena kamu tidak mengetahui apa yang telah ia korbankan ununtuk mencapai keberhasilannya itu.
Posting Komentar